Menkop dan UKM: Kalau Korupsi, Ya Dipecat!

::Banned:: · #1 5 December 2011, 18:09

Quote:

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Syarif Hasan berjanji akan memperbaiki layanan pemasaran dan penggunaan teknologi informasi di kementeriannya. Hal tersebut disampaikan Syarif seusai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil survei integritas KPK menyebutkan bahwa tingkat integritas Kementerian Koperasi dan UKM termasuk rendah. "Jadi banyak saran-saran yang disampaikan dan banyak juga feedback yang diberikan, antara lain, layanan pemasaran yang harus diperbaiki, kemudian teknologi informasi yang harus dilakukan," kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Kurangnya layanan pemasaran dan penggunaan teknologi informasi di Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya indeks integritas kementerian tersebut. Syarif pun mengakui hal itu. "Jadi memang di kementerian saya, spanduk (antikorupsi) memang belum ada, belum ada stiker gitu, ini salah satu indikasi, salah satu ukuran. Kemudian teknologi informasi, nah kita harus bangun itu keterbukaan," ungkapnya.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, Syarif berencana menambah anggaran untuk kegiatan itu tahun depan. Targetnya, kata dia, perbaikan tersebut selesai dalam waktu enam bulan. Saat ditanya komitmennya jika ada pegawai Kementerian Koperasi dan UKM yang terlibat kasus korupsi, Syarif berjanji akan langsung memecat pegawai tersebut. "Ya dipecat dong, pasti," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei integritas 2011 yang dirilis KPK, Kementerian Koperasi dan UKM, bersama Kementerian Agama serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki rata-rata nilai indeks integritas nasional yang tergolong rendah. Ketiga kementerian itu dinilai lemah dalam hal pelayanan publik. Untuk selanjutnya, KPK akan memanggil tiga kementerian tersebut. Pada Jumat (2/12/2011), Menteri Agama, Suryadharma Ali telah mendatangi KPK. Seusai berbicara dengan pimpinan KPK, Suryadharma berjanji akan membersihkan potensi korupsi terkait pelayanan publik di Kementerian Agama, termasuk soal potensi suap dalam penyelenggaraan haji.

Menkop dan UKM: Kalau Korupsi, Ya Dipecat! - KOMPAS.com