VIVAnews Forums
Welcome to VIVAforum!
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.


Like Tree1Likes
  • 1 Post By cybogr

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 27 March 2012, 13:15
Marthotronjol's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Feb 2011
Location: Madiun
Posts: 625
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 15 Posts
Marthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top member
Default Kontroversi Kenaikan Harga BBM & Perhitungannya Menurut Kwik Kian Gie

Quote:
PENGANTAR
Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.

Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.

Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

PERMASALAHAN
Kepada masyarakat diberikan gambaran bahwa setiap kali harga minyak mentah di pasar internasional meningkat, dengan sendirinya pemerintah harus mengeluarkan uang ekstra, dengan istilah “untuk membayar subsidi BBM yang membengkak”.

Harga minyak mentah di pasar internasional selalu meningkat. Sebabnya karena minyak mentah adalah fosil yang tidak terbarui (not renewable). Setiap kali minyak mentah diangkat ke permukaan bumi, persediaan minyak di dalam perut bumi berkurang. Pemakaian (konsumsi) minyak bumi sebagai bahan baku BBM meningkat terus, sehingga permintaan yang meningkat terus berlangsung bersamaan dengan berkurangnya cadangan minyak di dalam perut bumi. Hal ini membuat bahwa permintaan senantiasa meningkat sedangkan berbarengan dengan itu, penawarannya senantiasa menyusut.

Sejak lama para pemimpin dan cendekiawan Indonesia berhasil di-“brainwash” dengan sebuah doktrin yang mengatakan : “Semua minyak mentah yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai minyak mentah sendiri.” Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang mempunyai minyak harus membayar minyak ini dengan harga internasional.

Harga BBM yang dikenakan pada rakyat Indonesia tidak selalu sama dengan ekuivalen harga minyak mentahnya. Bilamana harga BBM lebih rendah dibandingkan dengan ekuivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini. Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga. Penyesatannya dapat dituangkan dalam angka-angka yang sebagai berikut.

Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekuivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.

Pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.

Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.

Pertamina disuruh membeli dari:

Tabel di atas menunjukkan bahwa setelah menurut dengan patuh apa saja yang diperintahkan oleh Pemerintah, Pertamina kekurangan uang tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun.

Pemerintah menambal defisit tersebut dengan membayar tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun yang katanya membuat jebolnya APBN, karena uang ini tidak dimiliki oleh Pemerintah.

Ini jelas bohong di siang hari bolong. Kita lihat baris paling atas dari Tabel denga huruf tebal (bold), bahwa Pemerintah menerima hasil penjualan minyak mentah kepada Pertamina sebesar Rp. 224,569 trilyun. Jumlah penerimaan oleh Pemerintah ini tidak pernah disebut-sebut. Yang ditonjol-tonjolkan hanya tekornya Pertamina sebesar Rp. 126,63 trilyun yang harus ditomboki oleh Pemerintah.

Kalau jumlah penerimaan Pemerintah dari Pertamina ini tidak disembunyikan, maka hasilnya adalah:

Perhitungan selengkapnya dapat lihat di sumber.

TEMPATNYA DALAM APBN

Kalau memang ada kelebihan uang tunai dalam Kas Pemerintah, di mana dapat kita temukan dalam APBN 2012 ?

Di halaman 1 yang saya lampirkan, yaitu yang dirinci ke dalam :



Perbedaan sejumlah Rp. 1,1 trilyun disebabkan karena Pemerintah menghitungnya dengan data lengkap yang mendetil.

Saya menghitungngya dengan penyederhanaan/simplifikasi guna memperoleh esensi perhitungan bahwa Pemerintah melakukan kehohongan publik. Bedanya toh ternyata sama sekali tidak signifikan, yaitu sebesar Rp. 1,1 trilyun atau 1,14 % saja.

SUBSIDI BUKAN PENGELUARAN UANG TUNAI

Dalam pembicaraan tentang BBM, kata “subsidi BBM” yang paling banyak dipakai. Kebanyakan dari elit bangsa kita, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar mempunyai pengertian yang sama ketika mereka mengucapkan kata “subsidi BBM”.

Ketika mulut mengucapkan dua kata “subsidi BBM”, otaknya mengatakan “perbedaan antara harga minyak mentah internasional dengan harga yang dikenakan kepada bangsa Indonesia.” Ketika mulut mengucapkan “Subsidi bensin premium sebesar Rp. 2.009 per liter”, otaknya berpikir : “Harga minyak mentah USD 105 per barrel setara dengan dengan Rp. 6.509 per liter bensin premium, sedangkan harga bensin premium hanya Rp. 4.500 per liter”.

Mengapa para elit itu berpikir bahwa harga minyak mentah yang milik kita sendiri harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang dikoordinasikan oleh NYMEX di New York ?

Karena mereka sudah di-“brain wash” bahwa harga adalah yang berlaku di pasar internasional pada saat mengucapkan harga yang bersangkutan. Maka karena sekarang ini harga minyak mentah yang ditentukan dan diumumkan oleh NYMEX sebesar USD 105 per barrel atau setara dengan bensin premium seharga Rp. 6.509 per liter, dan harga yang diberlakukan untuk bangsa Indonesia sebesar Rp. 4.500 per liter, mereka teriak : “Pemerintah merugi sebesar Rp. 2.009 per liter”. Karena konsumsi bangsa Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, maka Pertamina merugi Rp. 126,567 trilyun per tahun.

Selisih ini disebut “subsidi”, dan lebih konyol lagi, karena lantas mengatakan bahwa “subsidi” ini sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan”.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pikiran hasil brain washing tersebut berakar dalam UU nomor 22 tahun 2001. Pasal 28 ayat 2 berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ini berarti bahwa rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.

Seperti yang baru saya katakan tadi pikiran seperti itu tidak benar. Yang benar ialah pengeluaran uang tunai untuk pemompaan minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, uang tunai yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium sebesar Rp. 566.

BAGAIMANA UUD HARUS DITAFSIRKAN TENTANG KEBIJAKAN MINYAK?

Menurut UUD kita harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya. Mengapa ? Karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.



Masih panjang penjelasannya gan, Langsung ke SUMBER

Last edited by cybogr; 27 March 2012 at 13:53.
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Marthotronjol For This Useful Post:
Noviantoekop (27 March 2012)
  #2  
Old 27 March 2012, 13:45
Noviantoekop's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 902
Thanks: 54
Thanked 0 Times in 0 Posts
Noviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top memberNoviantoekop super top member
Default

sungguh membingungkan bukannya minyak negara di kelola oleh pertamina kok bisa membeli dari pemerintah ya
Reply With Quote
  #3  
Old 27 March 2012, 13:54
cybogr's Avatar
Super Moderator
 
Join Date: Aug 2010
Location: bandung
Posts: 8,184
Thanks: 5
Thanked 129 Times in 44 Posts
cybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top membercybogr super top member
Default

Lanjutan dari artikel TS menurut sumber di atas :

Quote:
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 28 ayat (2) dari UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD RI. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia.”

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 pasal 72 ayat (1)
Brain washing begitu berhasilnya , sehingga Putusan MK ini disikapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1) berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.”

Ini benar-benar keterlaluan. UUD, MK dilecehkan dengan PP.
Jelas Pemerintah telah berpikir, berucap dan bertinak yang bertentangan dengan UUD kita dalam kebijakannya tentang BBM. Toh tidak ada konsekuensinya apa-apa. Toh Pemerintah akan memberlakukannya dengan merujuk pada Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

APA MAKSUD DAN DAMPAK DARI MEMPERTAHANKAN BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 ?

Maksudnya jelas, yaitu supaya mendarah daging pada rakyat Indonesia bahwa mereka harus membayar harga BBM (bensin) dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX. Bahkan setiap hari harga BBM harus bergejolak sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah yang diumumkan oleh NYMEX setiap beberapa menit sekali.

Harian Kompas tanggal 17 Mei 2008 memuat pernyataan Menko Boediono (yang sekarang menjabat Wakil Presiden) yang berbunyi : “Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai tahun 2008……..dan Pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.”

Harian Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip Presiden SBY yang mengatakan :”Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun.” “Kalau (harga minyak) USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”

Jelas bahwa Presiden SBY sudah teryakinkan bahwa yang dikatakan dengan subsidi memang sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan. Hal yang sama sekali tidak benar, seperti yang diuraikan di atas tadi.

SHELL SUDAH MENJALANKAN HARGA BBM NAIK TURUN OTOMATIS DENGAN NAIK TURUNNYA HARGA MINYAK DI PASAR INTERNASIONAL

Barang siapa membeli bensin dari pompa Shell akan mengalami bahwa harga naik turun. Kemarin, tanggal 18 Maret 2012 harga bensin super Shell Rp. 9.550 per liter.

Harga Rp. 9.550 dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 = Rp. 8.984 per liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, harga ini setara dengan harga minyak mentah USD 0,9982 per liter atau USD 159 minyak mentah per barrel. Harga minyak mentah di pasar internasional USD 105 per barrel. Shell mengambil untung dari rakyat Indonesia sebesar USD 54 per barrel atau USD 0,34 per liter, yang sama dengan Rp. 3.057 per liternya. Ini kalau minyak mentahnya dibeli dari pasar internasional dengan harga USD 105 per barrel. Tetapi kalau minyak mentahnya berasal dari bagiannya dari kontrak bagi hasil, bayangkan berapa untungnya !!

PEMERINTAH BERANGGAPAN BAHWA PENENTUAN HARGA BBM KEPADA RAKYATNYA SENDIRI HARUS SAMA DENGAN YANG DILAKUKAN OLEH SHELL

Sekarang menjadi lebih jelas lagi bahwa Pemerintah merasa dan berpendapat (sadar atau tidak sadar) bahwa Pemerintah harus mengambil untung yang sama besarnya dengan keuntungan yang diraih oleh Shell dari rakyat Indonesia, bukan menutup defisit BBM dalam APBN, karena defisitnya tidak ada. Sebaliknya, yang ada surplus atau kelebihan uang tunai.

BENSIN PERTAMAX DARI PERTAMINA SUDAH MEMBERI UNTUNG SANGAT BESAR KEPADA PERTAMINA

Harga bensin Pertamax Rp. 9.650 per liter. Dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 menjadi setara dengan harga minyak mentah sebesar Rp. 9.084/liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, per liternya menjadi USD 1,0093, dan per barrel (x 159) menjadi USD 160,48. Untuk bensin Pertamax, Pertamina sudah mengambil untung sebesar USD 55,48 per barrelnya.

Nampaknya Pemerintah tidak rela kalau untuk bensin premium keuntungannya tidak sebesar ini juga.

MENGAPA RAKYAT MARAH ?

Kita saksikan mulai maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bensin premium. Bukan hanya karena kenaikan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah memang sangat memberatkan, tetapi juga karena rakyat dengan cara pikir dan bahasanya sendiri mengerti bahwa yang dikatakan oleh Pemerintah tidak benar.

Banyak yang menanyakan kepada saya : Kita punya minyak di bawah perut bumi kita. Kenapa kok menjadi sedih kalau harganya meningkat ? Orang punya barang yang harganya naik kan seharusnya lebih senang ?

Dalam hal minyak dan bensin, dengan kenaikan harga di pasar internasional bukankah kita harus berkata : “Untunglah kita punyak minyak sendiri, sehingga harus mengimpor sedikit saja.”

ADAKAH NEGARA YANG MENJUAL BENSINNYA ATAS DASAR KEBIJAKANNYA SENDIRI, TIDAK OLEH NYMEX ?

Ada. Fuad Bawazir mengirimkan sms kepada saya dengan data tentang negara-negara yang menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri, yaitu :
Venezuela : Rp. 585/liter
Turkmenistan : Rp. 936/liter
Nigeria : Rp. 1.170/liter
Iran : Rp. 1.287/liter
Arab Saudi : Rp. 1.404/liter
Lybia : Rp. 1.636/liter
Kuwait : Rp. 2.457/liter
Quatar : Rp. 2.575/liter
Bahrain : Rp. 3.159/liter
Uni Emirat Arab : Rp. 4.300/liter

KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan kami ialah :
Pemerintah telah melanggar UUD RI
Pemerintah telah mengatakan hal yang tidak benar kepada rakyatnya, karena mengatakan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 126 tr, sedangkan kenyataannya kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.

Dengan menaikkan premium menjadi Rp. 6.000 per liter, Pemerintah ingin memperoleh kelebihan yang lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp. 192,455 trilyun, bukan sekedar menutup “bolongnya” APBN.

Pertamina sudah mengambil keuntungan besar dari rakyat Indonesia dalam hal bensin Pertamax dan Pertamax Plus. Nampaknya tidak rela hanya memperoleh kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun dari rakyatnya. Maunya sebesar Rp. 192,455 trilyun dengan cara menaikkan harga bensin premium menjadi Rp. 6.000 per liter.

Pemerintah menuruti (comply) dengan aspirasi UU no. 22 tahun 2001 yang menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri.Bukankah Shell, Petronas, Chevron sudah mempunyai pompa-pompa bensin ?

Kontroversi yang di pikirkan adalah oleh para perokok, dengan harga minyak saat ini 6000 - 8000 per liter mereka mendemo, tapi harga rokok saat ini sudah mencapai 14.000 tapi gak ada yang demo. Apa emang minyak itu WAJIB subsidi tapi rokok itu WAJIB beli ?
TapaTua likes this.
__________________
A
AA
AAA
d(-_-)b
#--||||--/
| |

@pengamenkeren

Reply With Quote
  #4  
Old 29 March 2012, 09:32
babycom's Avatar
New Member
 
Join Date: Mar 2012
Location: 20
Posts: 7
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
babycom is an unknown quantity at this point
:pengumuman:

perhitungan yang masuk diakal,sudah seharusnya kita mematok harga BBM berdasarkan kebijakan sendiri!
Reply With Quote
  #5  
Old 29 March 2012, 17:40
salahsapa's Avatar
Platinum Member
 
Join Date: Apr 2011
Location: di belakangmu
Posts: 13,657
Thanks: 13
Thanked 268 Times in 218 Posts
salahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top membersalahsapa super top member
Default

pemerintah tidak bisa mengelabui rakyat2nya yang pintar...........
Reply With Quote
  #6  
Old 30 March 2012, 11:57
andisudrajat's Avatar
New Member
 
Join Date: Dec 2011
Location: 20
Posts: 6
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
andisudrajat is an unknown quantity at this point
Default


udah saatnya pemerintah gak bohong kepada rakyat soal harga minyak, nyatanya minyak menjadi komoditi utama bangsa ini, naiknya minyak malah bikin harga barang semakin melonjak nantinya
Reply With Quote
  #7  
Old 30 March 2012, 12:34
Marthotronjol's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Feb 2011
Location: Madiun
Posts: 625
Thanks: 4
Thanked 18 Times in 15 Posts
Marthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top memberMarthotronjol super top member
Default

Quote:
Originally Posted by cybogr View Post
Kontroversi yang di pikirkan adalah oleh para perokok, dengan harga minyak saat ini 6000 - 8000 per liter mereka mendemo, tapi harga rokok saat ini sudah mencapai 14.000 tapi gak ada yang demo. Apa emang minyak itu WAJIB subsidi tapi rokok itu WAJIB beli ?
mantaf ni mod...
ya beda dong mod, klu BBM kn kebutuhan orang banyak, sedangkan rokok kn ya yg ngrokok tu doang.... lagian tu yg demo mang momod tau klu perokok semua..???
trus klu beli tao nggak nya ya ma pribadi masing˛ dahc...
Reply With Quote
  #8  
Old 30 March 2012, 16:14
caricarinfo's Avatar
New Member
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
caricarinfo is an unknown quantity at this point
Default

berikut merupakan pendapat dari salah satu ekonom oleh Anggito Abimanyu
Quote:
Tidak ada Manipulasi Surplus Migas

Minggu lalu beredar pesan yang mencengangkan melalui layanan pesan singkat (sms dan blackberry messenger) bahwa pemerintah dikatakan melakukan manipulasi adanya dana surplus atas operasi minyak dan gas. Pesan yang disebarluaskan melalui jejaring sosial tersebut juga menyebutkan bahwa Pemerintah tidak transparan dan menyembunyikan surplus, juga dikatakan APBN tidak jebol dan dengan demikian harga BBM tidak perlu dinaikkan.

Yang membuat saya tertegun dan terperanjat adalah bahwa analisis perhitungan dengan kesimpulan tersebut tertulis dilakukan oleh Kwik Kian Gie dan saya, Anggito Abimanyu. Sontak banyak pertanyaan tertuju ke pada saya mengenai kebenaran pesan tersebut. Jawaban saya sangat tegas dan lugas. Pertama, tidak benar saya berkolaborasi dengan Kwik Kian Gie (KKG), dan kedua, juga tidak benar pernyataan bahwa Pemerintah melalukukan manipulasi dan menyembunyikan dana atas hasil operasi migas.

Meskipun saya sudah berada di luar Pemerintahan, saya dapat bersaksi tentang tidak adanya dana surplus migas yang di manipulasi dan disembunyikan. Seluruh dana yang terkumpul melalui pajak, bukan pajak, royalti baik migas maupun non-migas, dan pendapatan lainnya serta dana yang berasal dari hutang dan pembiayaan non-utang dicatat dan disimpan di kas negara, dibicarakan secara transparan dalam proses APBN dan dipertanggungjawabkan melalui auditor eksternal yakni BPK.

Pertemuan saya terakhir dengan KKG terjadi di acara live Kabar Petang dan Jakarta Lawyers Club (JLC), keduanya di TVOne kira-kira 10 dan 14 hari yang lalu. KKG seperti biasanya menyampaikan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa APBN memperoleh surplus/sisa uang tunai atas operasi migas meskipun harga BBM tidak dinaikkan. Perhitungan operasi migas dituangkan dalam 9 butir analisis mulai dari hasil penjualan BBM premium oleh Pertamina, kemudian pengeluaran Pertamina, kekurangan uang Pertamina yang diistilahkan subsidi dari Pemerintah, serta kesimpulan adanya kelebihan uang dalam APBN 2012 sebesar Rp. 97,955 triliun. Menurut KKG ini “artinya, APBN tidak jebol. Justru yang jadi bertanya, dimana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 triliun”. Kesimpulan sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar.......” sangat bernada profokatif yang sama sekali tidak berdasar, karena surplus migas sudah terjadi sejak jaman pemerintahan orde baru, pemerintahan Gus Dur, Megawati dan hingga SBY, dan hingga kini tidak berubah.

Dalam kesempatan acara JLC, KKG membandingkan antara hasil perhitungannya dengan lembar analisis net impact (surplus) migas yang saya lakukan secara terpisah yang ternyata angkanya mirip yakni, Rp. 97,6 Triliun. Saya menggunakan metoda perhitungan anggaran yang lazim dipergunakan dalam perhitungan fiskal di internal pemerintah maupun dengan DPR.

Dalam kedua kesempatan live di TVOne tersebut, saya tidak membantah hasil perhitungan KKG yang menyatakan telah terjadi surplus operasi migas. Saya menggunakan metoda perhitungan surplus , yakni selisih antara penerimaan migas (penjumlahan pajak, dan bukan pajak, PNBP) dikurangi dengan subsidi BBM. Namun penjelasan mengenai surplus migas perlu diberikan catatan tambahan yakni pertama, angka surplus tersebut semakin kecil apabila harga minyak dunia meningkat karena status Indonesia sebagai net importir migas, dan kedua, surplus tersebut telah dimanfaatkan untuk membayar gaji PNS, belanja barang, belanja infrastruktur, belanja kemiskinan dan lain-lain, tidak ada uang sisa, bahkan APBN kita mengalami defisit. Dengan kata lain surplus hanya terjadi di sektor migas, apabila ditambah belanja dana bagi hasil migas dan subsidi listrik saja dalam RAPBN-P 2012 telah terjadi defisit.

Tuduhan mengenai adanya manipulasi dan penyembunyian dana surplus migas sangat tidak beralasan. Selama 10 tahun saya mengelola APBN (2000-2010), seluruh besaran pokok APBN telah termuat dalam Nota Keuangan dan dibahas bersama dengan DPR secara detil dan transparan. Sektor migas merupakan sektor yang dibahas paling intensif, melibatkan komisi VII yang membawahi energi dan sumber daya alam dan Badan (dahulu Panitia) Anggaran. Pemerintah dan BPK juga membahas akan kebenaran pelaksanaan angka-angka realisasi, meliputi penerimaan migas, baik pajak dan PNB termasuk cost-recovery, dan subsidi BBM. Jika terdapat maniulasi angka bahkan uang yang tidak disetor ke kas negara, pasti akan menjadi temuan BPK.

Jadi dimana letak manipulasi dan penyembunyian dana surplus migas tersebut?

Perhitungan Penerimaan Migas menggunakan asumsi dasar yakni harga minyak dan gas dunia, lifting minyak dan gas, nilai tukar. Sementara perhitungan subsidi BBM menggunakan asumsi volume BBM bersubsidi, selisih harga antara harga kekonomian (dihitung dengan referensi harga BBM di Singapura plus alpha, biaya distribusi dan margin) dengan harga di tingkat SPBU. Jika terdapat perbedaan dalam realisasi itu karena devisasi antara asumsi atau rencana dengan realisasi, dan bukan merupakan unsur manipulasi. Deviasi terjadi karena rencananya bisa jadi terlalu optimis atau pesimis dan realisasinya justru sebaliknya.

Adanya faktor internal (kebijakan energi, perkembangan ekonomi dan sosial dalam negeri) serta faktor eksternal (perkembangan dunia, harga minyak, pasar dunia dan lain-lain) yang menyebabkan adanya devisasi realisasi tersebut. Hal-hal tersebut dibicarakan bersama DPR dan dipertanggungjawabkan melalui hasil audit untuk kemudian dibahas bersama DPR pula.

Setuju Kenaikan Harga BBM

Sejak awal tahun 2011 saya juga sudah menyatakan persetujuannya adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tujuan, pertama menghemat anggaran, kedua, mendorong alternatif Bahan Bakar Gas (BBG) yang murah dan ramah lingkungan, ketiga mengantisipasi adanya kenaikan harga minyak dunia. Dalam studi UGM, UI dan ITB tahun 2011 telah diusulkan adanya kenaikan BBM bertahap sebesar Rp. 500 rupiah 2011 dan 2012 supaya tidak memberatkan masyarakat.

Pada waktu itu (2011) harga keekonomian BBM baru mencapai sekitar Rp. 7000 rupiah per liter, jadi subsidi per liter adalah Rp. 3500 per liter. Sementara sekarang harga keekonomian premium sudah berada diatas Rp. 9000 per liter, maka dengan harga premium di tingkat SPBU Rp. 4500 terjadi subsidi sebesar minimal Rp. 4500 per liter. Apabila volume konsumsi premium bersubsidi 40 juta kilo liter, maka besaran subsidi premium menjadi Rp. 4500 x 40 juta KL atau sebesar Rp. 180 triliun. Kalau harga BBM dinaikkan Rp 1000 per liter, penghematan yang terjadi adalah Rp. 1000 x 40 juta KL yakni sebesar Rp. 40 triliun rupiah atau Rp. 30 triliun dalam 9 bulan tahun 2012.

Jika sesuai dengan usulan Pemerintah Rp. 1500, maka penghematan tahun 2012 adalah sekitar Rp. 45 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai kompensasi kenaikan harga BBM kepada 18,5 juta rumahtangga sebesar Rp. 25,6 triliun selama 9 bulan masing-masing RT mendapat Rp. 150 ribu per bulan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan tingkat kehidupannya.

Menurut perhitungan saya, kenaikan yang wajar adalah Rp. 1000 per liter dengan alasan daya beli dan menjaga momentum pertumbuhan seperti yang telah saya sampaikan di berbagai peristiwa. Persoalan apakah kenaikan Rp. 1500 atau Rp. 1000 rupiah lebih merupakan perdebatan substansi, dampak penghematan APBN, kemampuan daya beli rumahtangga, insentif BBG dan keseluruahn tujuan kebijakan itu sendiri.

Apakah APBN akan jebol jika tidak ada kenaikan harga BBM? Jawabannya tergantung pada cara apa yang dilakukan untuk menutup tambahan subsidi BBM tersebut. Kenaikan harga BBM jelas akan mengurangi subsidi BBM dan menolong APBN. Cara lain adalah memotong anggaran yang merugikan ekspansi perekonomian atau menambah utang berarti akan memberikan beban pada generasi yang akan datang.

Selama tidak ada tuduhan manipulasi dan penyelewengan, perdebatan mengenai pilihan kebijakan tersebut adalah sesuatu yang sehat karena keduanya memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat. Adanya fitnah dan tuduhan tak berdasar tersebut bukan merupakan tujuan kita bernegara yang demokratis dan menjunjung asas kesantuan dan saling menghormati.
jadi sebelum menyimpulkan yang aneh-aneh mari kita mencerna kedua pendapat di atas dengan baik baik!!!!!

sumber di atas disini
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On



All times are GMT +7. The time now is 15:24.