VIVAnews Forums
Welcome to VIVAforum!
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.


Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 23 July 2010, 17:09
begawan sosial's Avatar
New Member
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
begawan sosial is an unknown quantity at this point
Default Eksistensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Migas

Monggo di babar, apa ada yang baru dari hasil seminar ini.....

Seminar Eksistensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Migas
July 23, 2010

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyelenggarakan seminar tentang Eksistensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Migas, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (21/7). Seminar menghadirkan pembicara Prof. Dr. Daud Silalahi (Guru Besar Hukum Lingkungan, Universitas Padjadjaran), Dr. Rudi Rubiandini (Pakar Migas ITB dan Staf Ahli Menteri ESDM), Ir. Satya W. Yudha, MSc (Anggota Komisi VII DPR) dan Dr. Hendri Saparini (Pengamat Ekonomi), dengan moderator Toto Sugiarto (Direktur Eksekutif SSS).

Dalam kesempatan tersebut, Daud Silalahi mengatakan sumber daya alam (SDA) yang strategis dan vital seperti migas sangat berbahaya apabila tidak dikuasai oleh negara, sehingga pengusahaannya harus diperankan oleh perusahaan milik negara. Untuk itu, terkait dengan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sekarang ini didengungkan untuk direvisi, Daud menyarankan perlunya pembagian fungsi kelembagaan yang jelas agar tercapai tujuan yang diamanatkan konstitusi.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha berpendapat, negara harus mempunyai pengawasan penggunaan sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, perlu perundangan yang lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri dengan memperbesar peran perusahaan migas di bawah payung BUMN sehingga dapat berpihak pada kepentingan nasional.

Menyangkut perbaikan pengelolaan migas, Rudi Rubiandini menegaskan bahwa sistem pengelolaan harus diperbaiki. Hal itu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Rudi melihat bahwa pada implemantasi di lapangan kerapkali terjadi praktik-praktik yang dapat merugikan tercapainya pengelolaan migas yang efektif dan efisien.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menggariskan tata pengelolaan migas harus berani melakukan perubahan paradigma meninggalkan liberalisme. Sudah terbukti bahwa liberalisasi di sektor migas tidak membawa manfaat untuk bangsa. Dalam hal ini Hendri juga mengingatkan agar arah revisi UU Migas harus bisa mendudukkan kembali posisi Pertamina.

Sementara itu, menurut kajian Soegeng Sarjadi Syndicate, dalam tataran praksis, terdapat beberapa permasalahan tata kelola migas seperti kurangnya penegasan fungsi kelembagaan, liberalisasi migas, benefit ekonomi yang belum dirasakan oleh daerah, dan Kontrak Kerja Sama (KKS).

Diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola migas nasional. Pertama, pembagian fungsi harus dipertegas. Pemerintah sebagai regulator, BP Migas dan BPH Migas sebagai pelaksana, dan perusahaan migas sebagai pemain. Pemerintah (Kementerian ESDM) mestinya konsisten tidak terlibat dalam teknis operasional dan kontraktual yang sudah dijalankan oleh pelaksana. Kedua, UU No. 22/2001 tentang migas menerapkan liberalisasi. Perlakuan yang sama ini terbukti memperlemah perusahaan migas nasional. Karena itu, liberalisasi dalam sektor migas harus dihentikan. Pertamina harus mendapat kesempatan pertama dalam setiap kegiatan usaha migas. Ketiga, pemberlakuan otonomi daerah menuntut pemerintah pusat tidak meninggalkan daerah. Dalam setiap kontrak kerja sama, daerah dilibatkan dengan kepastian mendapatkan manfaat ekonomi. Keempat, migas memiliki karakteristik unik sehingga diperlukan lex spe******t. Dalam hal ini, klausul dalam kontrak kerja sama merupakan rujukan utama hukum, termasuk soal pajak. Kelima, demi penguatan perusahaan negara, kontrak kerja sama yang telah habis masa kontraknya tidak dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu, melainkan diserahkan kepada perusahaan milik negara (Pertamina). Selanjutnya perusahaan negara mendapat prioritas kontrak kerjasama.

Salam.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On



All times are GMT +7. The time now is 07:51.